Definisi
Nomor identitas pajak adalah nomor yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak. Di Indonesia, nomor ini adalah NPWP, dan orang pribadi penduduk kini memakai NIK sebagai NPWP. Negara lain memiliki nomor sendiri, seperti VAT number di Uni Eropa atau TIN di banyak negara lain.
Disebut juga: Tax ID, TIN, Nomor Pokok Wajib Pajak
Buat faktur pertama Anda dalam hitungan menit.
Gratis untuk memulai, tanpa kartu kredit.
Buat faktur gratis →Nomor identitas pajak dalam praktik
Untuk transaksi antarusaha di Indonesia, NPWP penjual dan identitas pajak pembeli adalah keterangan wajib dalam Faktur Pajak. Pembeli orang pribadi penduduk dapat diidentifikasi dengan NIK. Tanpa identitas pembeli yang benar, Faktur Pajak tidak dapat dipakai pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
Pada faktur komersial biasa tidak ada kewajiban umum untuk mencantumkan NPWP bila Anda bukan PKP. Namun banyak klien korporat memintanya karena mereka perlu memotong PPh atas pembayaran kepada Anda, misalnya PPh Pasal 21 atau Pasal 23, dan membuat bukti potong atas identitas pajak Anda.
Saat menagih klien di luar negeri, cantumkan NPWP Anda dan, bila klien memintanya, nomor identitas pajak klien di negaranya. Klien asing umumnya memakai nomor itu untuk keperluan pelaporan pajak di negara mereka sendiri.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah freelancer perlu NPWP untuk mengirim faktur?
Tidak ada larangan menagih tanpa NPWP, tetapi bagi orang pribadi penduduk NIK kini berfungsi sebagai NPWP setelah diaktifkan. Klien yang memotong PPh atas pembayaran Anda memerlukan identitas pajak ini, dan pemotongan tanpa NPWP umumnya memakai tarif yang lebih tinggi.
Apakah NPWP harus dicantumkan di faktur?
Wajib di Faktur Pajak bila Anda PKP. Pada faktur komersial biasa, mencantumkan NPWP tidak diwajibkan secara umum, tetapi membantu klien korporat memproses pembayaran dan bukti potong pajak.
Istilah terkait
- NPWP NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan Indonesia yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- NIB NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan lewat sistem OSS sebagai bukti pendaftaran kegiatan usaha.
- Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN yang wajib dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap kali menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak konsumsi atas barang dan jasa yang dipungut Pengusaha Kena Pajak di setiap tahap penyerahan.
- PKP (Pengusaha Kena Pajak) PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang dikukuhkan DJP untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak.
- Bukti potong Bukti potong adalah dokumen resmi yang dibuat pemotong pajak sebagai tanda bahwa PPh telah dipotong dari pembayaran kepada penerima penghasilan.
- PPh 23 PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong pemberi penghasilan atas pembayaran jasa, sewa harta, royalti, dan bunga kepada wajib pajak dalam negeri.
Halaman ini hanya berisi informasi umum dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Aturan dapat berubah dan berbeda di setiap tempat, jadi konsultasikan situasi Anda dengan pengacara atau akuntan yang berkualifikasi.